BANDARLAMPUNG - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan kenaikan harga terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi.
"Hari ini atas perintah Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-18 di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta negara.
"Kementerian ESDM diperintahkan oleh Presiden untuk membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam (SDA), yang harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan negara untuk menunjang kesejahteraan," katanya.
Bahlil menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menerapkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Merujuk pada Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khusus tentang tambang seperti adanya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan yang akan dibenahi," ucap dia.
Menurutnya, pembenahan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi di masyarakat.
"Ini sebenarnya sejalan dengan roh perjuangan HIPMI, kami ingin arah kebijakan negara ini bisa mendongkrak yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar dan yang besar makin kuat. Dan ini menjadi esensi kolaborasi," tambahnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama di Munas HIPMI ke-18, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan amanat Pasal 33 UUD 1945 guna mengatasi ketimpangan ekonomi, di mana pengelolaan kekayaan sumber daya alam harus dilakukan secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.