LOMBOK TENGAH – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan koordinasi untuk mematangkan persiapan MotoGP Indonesia 2026 serta penyusunan kalender event di Sirkuit Internasional Mandalika.
Direktur Utama MGPA, Ananda Mikola, mengatakan penguatan koordinasi menjadi faktor utama dalam memastikan kelancaran agenda balap nasional maupun internasional di sirkuit tersebut.
Dalam kunjungan ke ruang kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, Ananda memaparkan sejumlah program strategis yang sedang disiapkan, termasuk aspek teknis sirkuit menjelang penyelenggaraan MotoGP 2026.
Ia menegaskan bahwa persiapan tidak hanya berfokus pada hari pelaksanaan balapan, tetapi juga mencakup program pendukung bertajuk “Road to MotoGP” yang akan menghadirkan berbagai aktivitas interaktif dan melibatkan banyak pihak.
MGPA juga menyiapkan sejumlah program tambahan untuk meningkatkan antusiasme publik, baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan Indonesia sekaligus mendorong promosi pariwisata Nusa Tenggara Barat.
Ananda menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antara MGPA, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar penyelenggaraan MotoGP 2026 dapat berjalan sukses serta memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Setelah pertemuan di Mataram, Ananda juga bersilaturahmi dengan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri. Dalam kesempatan itu, kedua pihak sepakat bahwa dampak ekonomi dari setiap event di Mandalika harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal.
Sektor yang diharapkan terdampak antara lain akomodasi, transportasi, hingga pelaku UMKM di sekitar kawasan sirkuit.
Ia menekankan bahwa hubungan dan komunikasi yang baik antara MGPA dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan Sirkuit Mandalika ke depan.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan Mandalika tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pengelola kawasan, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.