JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini diambil untuk memastikan program tersebut lebih tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, bukan sekadar diberikan secara merata kepada seluruh siswa tanpa memandang status sosial ekonominya.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa penajaman sasaran (refocusing) dilakukan karena selama ini pemberian MBG belum membedakan antara siswa di sekolah dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah maupun sekolah-sekolah kalangan atas.
"Iya benar (penataan kembali). Maksudnya yang mampu, yang kaya. Jadi, nanti misalnya sekolah-sekolah kaya," ujar Nanik saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Selain penyesuaian kriteria penerima manfaat, pemerintah juga tengah membahas langkah-langkah efisiensi dalam pelaksanaan program agar lebih optimal.
Arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan agar program ini difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Sebagai bentuk tindak lanjut, BGN telah menerbitkan surat edaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menangguhkan pelayanan yang tidak menyasar kelompok 3B.
Sementara itu, untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN tengah menyiapkan alternatif skema pelaksanaan agar tetap berjalan efektif tanpa membebani APBN secara berlebihan.