JAKARTA – Pihak pemerintah dilaporkan tengah mengkaji secara mendalam beberapa skema langkah efisiensi pengeluaran anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis tanpa harus menyunat jumlah target penerima manfaat.
Langkah efisiensi makro tersebut resmi diumumkan ke publik usai Kepala Negara mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya dan melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru.
Opsi penataan pertama yang diambil adalah melakukan kebijakan penundaan sementara atau moratorium terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pos dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru.
Perlu diketahui bersama, jajaran pemerintah mengalkulasi total jumlah unit SPPG secara nasional telah menembus angka 27.877 unit per awal pekan ini.
Nanik menjabarkan bahwa pihak pemerintah kini berupaya keras guna memastikan apakah unit SPPG yang sudah berdiri saat ini telah proporsional dengan jumlah riil penerima manfaat atau justru berlebih.
"Artinya kami tidak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Jadi kami mau tata, misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain Jawa Timur. Dari data, dapur ini masih menumpuk di Jawa," ujar Nanik kepada awak media, dikutip Sabtu (13/6/2026).
Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan bahwa jajaran pemerintah bersama pihak BGN juga masih menimbang kemungkinan untuk memberdayakan fasilitas kantin sekolah sebagai pos dapur MBG.
Rancangan opsi strategi ini dibahas secara intensif sebagai salah satu bentuk alternatif solusi teknis pengadaan pasokan menu program MBG untuk wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis tertentu.
"Barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kami lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN," ujar Prasetyo kepada awak media.
Opsi penataan kedua adalah dengan menerapkan pemfokusan ulang atau refocusing daftar nama para penerima manfaat program di lapangan.
Saat ini, Nanik menyebutkan bahwa pihak BGN tengah mengarahkan kebijakan agar paket menu MBG hanya disalurkan kepada kelompok anak-anak yang dinilai benar-benar membutuhkan sokongan intervensi gizi.
Dirinya memberikan penilaian bahwa anak-anak yang lahir dan tumbuh dari latar belakang keluarga mampu pada dasarnya dinilai sudah memperoleh asupan gizi yang jauh lebih baik secara mandiri.
Dalam peta persoalan ini, instansi BGN sedang mengidentifikasi apakah total jumlah target penerima manfaat yang saat ini menyentuh 63 juta jiwa memang seluruhnya memerlukan intervensi gizi dari pemerintah.
Nanik membuka peluang lebar untuk memangkas jumlah kelompok penerima yang dirasa tidak membutuhkan intervensi gizi, untuk kemudian dialihkan secara merata kepada masyarakat yang hingga kini belum tersentuh program.
"Nah, ini kami akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini bener tuh 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kami tambah yang belum memperoleh," ujar Nanik.
Prasetyo menambahkan bahwa kehadiran potensi penyesuaian anggaran ini nantinya akan berupa pengurangan nilai total kebutuhan dana pagu untuk kesuksesan pelaksanaan program unggulan MBG.
Dirinya menggarisbawahi bahwa langkah taktis ini bukan merupakan sebuah tindakan pemangkasan dana secara paksa, melainkan murni bersumber dari hasil kalkulasi yang jauh lebih cermat di tingkat lapangan.
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” ungkap Prasetyo.
Opsi ketiga atau yang terakhir, Nanik menegaskan bahwa pihak pemerintah pusat akan memperketat mekanisme kontrol kualitas hidangan menu makanan pada program MBG.
Ia menyatakan sudah menyampaikan komitmennya secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa instansi BGN akan lebih memprioritaskan mutu kualitas MBG ketimbang sekadar mengejar aspek kuantitas pada tahun ini.
Oleh karena itu, pihak BGN dijadwalkan bakal segera turun ke lapangan guna memeriksa secara detail apakah operasional puluhan ribu unit SPPG yang ada saat ini sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis.