JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi dana senilai Rp815,56 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk menjalankan program kompor listrik demi memangkas tingkat ketergantungan terhadap impor LPG.
"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Bahlil memaparkan bahwa peluncuran program kompor listrik ini secara spesifik ditargetkan untuk menekan besarnya arus ketergantungan Indonesia atas pasokan impor komoditas LPG dari luar negeri.
Dalam menyukseskan implementasi program kompor listrik tersebut, Bahlil meminta jajaran Komisi XII DPR RI yang membidangi lini energi dan sumber daya mineral untuk mengumpulkan data wilayah mana saja yang paling memerlukan kompor listrik.
"Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi," ujar Bahlil.
Bukan sekadar kompor listrik saja, Bahlil turut merekomendasikan jatah anggaran belanja dalam RAPBN 2027 dengan nominal mencapai Rp635,24 miliar untuk menyokong program konversi motor listrik.
Alokasi pendanaan tersebut nantinya bakal diserahkan pengelolaannya kepada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM.
Kedua rencana kerja tersebut diposisikan sebagai skema program baru dalam draf RAPBN 2027. Berdasarkan dokumen paparannya, besaran nilai alokasi yang disodorkan tersebut masih bisa menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan kas anggaran.
Wacana untuk melakukan migrasi besar-besaran dari penggunaan kompor gas LPG menuju kompor listrik sejatinya sempat mengemuka pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kendati demikian, tepat pada September 2022, PT PLN (Persero) secara resmi membatalkan proyek pengalihan kompor LPG ukuran 3 kilogram (kg) ke kompor listrik guna menjaga iklim kenyamanan publik yang kala itu tengah berjuang dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Saat terjadi guncangan harga energi dunia akibat meletusnya konflik perang antara pihak Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendesak pemerintah agar memacu transisi dari kompor gas ke kompor listrik.
Eddy menilai peralihan penggunaan kompor gas ke kompor listrik membutuhkan estimasi biaya operasional yang jauh lebih efisien bila disandingkan dengan besarnya kucuran dana yang selama ini dihabiskan untuk subsidi impor LPG.
Langkah mengonversi kompor LPG ke kompor listrik mendapat perhatian penuh dari Eddy, lantaran patokan harga beli LPG selama ini sangat rentan terkontaminasi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia yang terus meroket tinggi.
"Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," ucap Eddy.
Ke depannya, ia menegaskan siap berada di garis depan untuk mengawal serta mendukung penuh program percepatan proses elektrifikasi pemerintah, baik pada sektor transportasi, manufaktur industri, hingga aktivitas memasak rumah tangga.