JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkapkan faktor utama dari ribuan kontainer yang dilaporkan menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yaitu karena perusahaan importir tidak segera melakukan pengeluaran dari pelabuhan tujuan.
Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama di sela rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, mengatakan penumpukan terjadi bukan karena proses administrasi kepabeanan, melainkan perusahaan importir tidak segera melakukan pengeluaran dari pelabuhan tujuan.
“Keberadaan Bea Cukai sebagai lini terdepan di pelabuhan pada saat pelayanan keluar-masuk barang, sudah sesuai dengan dengan standar yang diharapkan oleh nasional,” kata Djaka.
“Namun, ketika kontainer-kontainer tersebut sudah mengalami pengeluaran barang, ini masih terjadi penumpukan karena para pelaku tidak dengan segera melakukan pengeluaran,” ujarnya menambahkan.
Ia mengungkapkan bagaimana sejumlah perusahaan atau pabrikan otomotif memanfaatkan fasilitas untuk membiarkan barang yang mereka impor tidak segera keluar dari area pelabuhan selama tiga hari.
“Contohnya seperti BYD, kemudian dari Wuling, itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama tiga hari setelah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) keluar, bahkan lebih dari dua minggu dia tidak angkat ke luar. Kemarin itu hampir sekitar 10 ribu kontainer yang masih ada di pelabuhan,” jelas Djaka.
Menanggapi hal itu, DJBC pun juga telah melakukan upaya pemaksaan agar perusahaan-perusahaan importir tidak membiarkan barang tertumpuk lama di pelabuhan dan mengganggu waktu tinggal (dwelling time).
“Sehingga kita melakukan pemaksaan kepada perusahaan tersebut untuk dengan secepatnya melakukan pengeluaran dari area pelabuhan,” kata Djaka.
“Dari sisi kepabeanan, mereka sudah selesai administrasinya, yang belum mereka selesaikan adalah pengeluaran dari pelabuhan,” imbuhnya.
Ia menilai, perusahaan membiarkan barangnya di pelabuhan dalam waktu yang lama menyusul pertimbangan biaya yang mungkin lebih murah dibanding jika barang impor harus ditempatkan di luar pelabuhan.
“Mengingat cost yang lebih murah daripada di luar, mereka memanfaatkan (fasilitas) itu. Mungkin ke depannya kita akan segera mendorong mereka ke lini 2 di tempat di luar pelabuhan,” ujar Djaka.