JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa beras tidak lagi menjadi pemicu inflasi lantaran produksi serta pasokan pangan nasional yang kian tangguh, sehingga sanggup menjaga stabilitas harga di tengah kebutuhan masyarakat.
“Kami syukuri beras tidak lagi menjadi penyumbang inflasi utama,” kata Amran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan inflasi Mei 2026 secara tahunan (year-on-year/yoy) berada di angka 3,08 persen, sementara inflasi bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,28 persen.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan inflasi pada momentum Iduladha tahun 2026 ini cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan Idulfitri.
“Untuk Mei 2026 inflasi month-to-month sebesar 0,28 persen. Kalau dibandingkan dengan momen Idul Fitri, inflasi pada momen Idul Adha relatif lebih rendah. Untuk komoditas pangan, andilnya terhadap inflasi Mei juga tidak terlalu tinggi,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.
Ia memaparkan komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi Mei di antaranya cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan bensin. Walau begitu, secara umum sumbangsih komoditas pangan terhadap inflasi masih tetap terkendali.
Komoditas beras tidak masuk sebagai pemicu inflasi lantaran stok yang kuat mencapai 5 juta ton lebih. Stok cadangan beras pemerintah (CBP) tersebut dikelola oleh Perum Bulog.
Demi mempertahankan tren positif itu, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat jalur distribusi dan stabilisasi harga bersama pemerintah daerah, Bulog, serta ID Food.
Menurut Amran, gejolak harga pada beberapa komoditas seperti bawang merah dan minyak goreng lebih banyak dipengaruhi oleh faktor distribusi, bukan karena ketersediaan pasokan.
“Bawang merah ini anomali karena kita sudah ekspor. Distribusinya yang akan kita perbaiki ke depan. Untuk minyak goreng, bahan bakunya lebih dari cukup sehingga perlu percepatan distribusi ke daerah,” ujar dia.
Ia pun meminta seluruh pemerintah daerah bersama Bulog untuk mengaktifkan pasar murah demi menjaga keseimbangan harga sekaligus menolong peternak ayam dan telur yang saat ini tengah menghadapi tekanan harga.
“Kami mohon seluruh gubernur dan bupati bersama Bulog mengaktifkan pasar murah beras, ayam, dan telur. Harga ayam dan telur saat ini perlu dukungan agar Bulog dan ID Food menjadi offtaker dan menjaga keseimbangan harga,” katanya.
Di samping itu, Kementerian Pertanian telah menjalin koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) supaya konsumsi telur dan daging ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinaikkan dari satu kali menjadi tiga kali dalam sepekan.
“Ini bisa menjadi alat kontrol terhadap turunnya harga pangan sekaligus membantu peternak,” katanya menambahkan.
Lebih jauh ia memaparkan bahwa ketahanan pangan nasional kini semakin kokoh. Dari 11 komoditas pangan yang dikendalikan oleh pemerintah, delapan di antaranya sudah swasembada, sementara tiga komoditas lainnya, yakni bawang putih, kedelai, dan daging, masih dipenuhi sebagian lewat impor.
“Kebutuhan kita sekitar 68 juta ton, produksi mencapai 73 juta ton. Impor hanya sekitar 3,5 juta ton atau sekitar 4 persen. Berdasarkan konsensus FAO (Organisasi Pangan Dunia), impor di bawah 10 persen sudah termasuk swasembada. Jadi saat ini kita sudah swasembada pangan,” katanya menegaskan.
Kementan merasa optimistis penguatan produksi, kelancaran distribusi, serta sinergi dengan pemerintah daerah bakal terus menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi nasional sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman dan terus menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali.
"Stabilnya pasokan beras dan komoditas pangan strategis lainnya membuat andil pangan terhadap inflasi semakin rendah, dengan beras yang sebelumnya kerap menjadi penyumbang utama kini relatif terjaga," katanya.