JAKARTA - PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kairatu, Seram Bagian Barat (SBB) menggandeng dua pemerintahan desa demi menyelaraskan koordinasi pendataan warga calon penerima manfaat Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan pemerataan akses listrik dapat terus diperluas secara tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik mandiri," General Manager PT PLN (Persero) UIW Maluku dan Maluku Utara Noer Soeratmoko di Ambon, Jumat.
Menurut pandangannya, program BPBL merupakan bentuk nyata dari dedikasi PLN demi mewujudkan keadilan sosial serta kesetaraan jangkauan energi bagi segenap lapisan masyarakat, dengan dua pemdes yang dikoordinasikan meliputi Hatusua dan Waipirit.
Oleh karena itu, pihak PLN berkomitmen penuh untuk menyalurkan energi listrik secara merata hingga menyentuh wilayah pelosok, di mana skema ini menjadi bagian dari kontribusi otoritas dalam menjamin hak masyarakat memperoleh akses energi yang mumpuni.
"Sinergi dengan pemerintah negeri dan desa sangat penting agar bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.
PLN secara konsisten memperkokoh andilnya selaku penyedia daya yang tidak sekadar mendistribusikan listrik secara andal, melainkan turut mengawal agar tiap program elektrifikasi menyalurkan efek sosial nyata lewat metode kolaboratif dengan pemda serta masyarakat lokal.
Manager UP3 Masohi, I Made Indra Wijaya memaparkan bahwa jalinan kerja sama dengan jajaran aparat daerah bertindak sebagai kunci paling utama demi mengawal agar pelaksanaan program BPBL berjalan tepat sasaran.
"Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Negeri Hatusua dan Pemerintah Desa Waipirit. Pendataan yang akurat sangat penting agar Program BPBL benar-benar menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses listrik," katanya.
Agenda kerja ini dikonsentrasikan pada optimalisasi validasi data kelompok masyarakat yang sejauh ini belum merasakan fasilitas aliran listrik, dengan tujuan agar tahapan verifikasi calon penerima BPBL dapat bergulir lebih akurat, transparan, serta tepat sasaran.
Pihak PLN menggarisbawahi urgensi andil dari pemerintah negeri maupun pemerintah desa dalam menyokong proses identifikasi penduduk yang lolos indikator kriteria skema tersebut, sekaligus menjamin tidak ada warga yang luput dari pencatatan.
Aparat Pemerintah Negeri Hatusua bersama Pemerintah Desa Waipirit merespons positif inisiatif kerja tersebut dan menegaskan komitmen penuh untuk menyokong kelancaran tahapan pencatatan sesuai dengan fakta riil di area administrasi masing-masing.
Melalui konsolidasi ini, PLN menaruh harapan besar agar akselerasi penyamarataan jangkauan listrik dapat terus melaju secara efektif serta memberikan pengaruh konkret bagi eskalasi standar hidup dan tingkat kemakmuran warga di Kabupaten Seram Bagian Barat.