JAKARTA - Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi menggulirkan program penapisan tuberkulosis menggunakan rontgen dada bagi kurang lebih 274.000 warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan guna mempercepat deteksi dini serta memutus rantai penularan.
Agenda berskala nasional tersebut diawali melalui kegiatan Kick Off Skrining Tb dengan Rontgen Dada dan Cek Kesehatan Gratis Tahun 2026 yang diperuntukkan bagi petugas rutan, tahanan, narapidana, hingga anak binaan. Kegiatan perdana ini dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapis) Ngaseman, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan bahwa Indonesia kini masih dibayangi beban penyakit tuberkulosis yang masif, dengan temuan sekitar satu juta kasus baru per tahun. Dari total kasus tersebut, sekitar 126 ribu jiwa meninggal dunia akibat penyakit yang sebetulnya bisa disembuhkan jika ditangani sejak dini.
"Setiap tahun yang kena Tb di Indonesia satu juta orang, yang meninggal sekitar 126 ribu orang. Jangan dianggap remeh, Tb ini penyakit menular," katanya.
Menurut dia, area lembaga pemasyarakatan mempunyai tingkat kerawanan penularan Tb yang jauh lebih tinggi ketimbang lingkungan masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena para warga binaan menetap dan beraktivitas di dalam ruang yang relatif terbatas.
Ia menambahkan bahwa angka prevalensi penyakit Tb di lingkungan lapas diestimasikan menyentuh kisaran 3 persen, atau melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 0,5 persen, sehingga pemeriksaan berkala sangat mendesak dilakukan.
"Di lapas ini lebih tinggi karena orangnya tinggal berdekatan, kegiatannya juga banyak di dalam ruangan sehingga penularannya lebih tinggi," katanya.
Budi mengharapkan skema penapisan Tb lewat rontgen dada ini bisa diaplikasikan secara rutin setiap tahun pada seluruh 532 lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan yang kini menampung sekitar 274 ribu warga binaan.
Menurut dia, penemuan kasus di fase awal memberikan kesempatan bagi pasien untuk secepatnya mendapatkan penanganan medis hingga pulih total, sekaligus melindungi warga binaan lain serta petugas lapas dari risiko penularan.
Budi menegaskan para warga binaan mempunyai hak yang setara dalam memperoleh fasilitas kesehatan layaknya publik di luar rutan, termasuk lewat jaminan program skrining tuberkulosis serta Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang mulai berjalan pada 2026.
Menurut dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memegang tanggung jawab penuh dalam menjamin seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali warga binaan, agar mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil.
"Siapa pun dia, termasuk warga binaan, hak kesehatannya harus sama dengan masyarakat di luar lapas," katanya.
Ia berpendapat bahwa langkah terbaik di sektor kesehatan ialah menjaga kondisi masyarakat agar tidak jatuh sakit melalui jalur preventif, bukan sekadar melakukan pengobatan saat penyakit sudah menjangkiti tubuh.
Mengacu pada data laporan yang ia terima, beberapa jenis penyakit yang paling mendominasi dialami oleh warga binaan di antaranya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), stroke, hingga gangguan jantung.
Menurut dia, potensi kerawanan deretan penyakit tersebut bisa diminimalkan lewat penyediaan lingkungan hidup yang higienis, sistem ventilasi udara yang ideal, pasokan sinar matahari memadai, olahraga rutin, serta pengelolaan menu makanan yang sehat.
Menkes juga memberikan instruksi agar pergelaran Program Cek Kesehatan Gratis yang masuk dalam program prioritas Presiden dapat diaplikasikan secara kontinu setiap tahun di lingkungan pemasyarakatan.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memberikan kepastian bahwa jajarannya siap menyokong penuh akselerasi pembersihan kasus Tb lewat pelaksanaan penapisan nasional di lingkungan lapas dan rutan seluruh Indonesia.
“Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendukung target eliminasi TB pada 2030 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini masih menduduki posisi sebagai negara dengan jumlah temuan kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India. Kondisi ini menuntut adanya tindakan luar biasa, termasuk pemeriksaan dini di area hunian warga binaan yang rentan.
Agus memberikan mandat kepada segenap jajaran pemasyarakatan untuk mengawal penuh jalannya program ini hingga Desember 2026 mendatang agar target pengecekan kesehatan serta skrining Tb bagi warga binaan maupun petugas terealisasi secara maksimal.