JAKARTA - Sebanyak 270 siswa bersiap menempati Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon yang ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan Juli 2026.
Para murid dari tingkat SD, SMP, hingga SMA tersebut bakal memasuki fasilitas asrama secara bertahap mulai 11 hingga 13 Juli 2026 sebelum proses pembelajaran aktif dimulai.
Pemerintah Kabupaten Cirebon kini sedang mematangkan berbagai persiapan teknis operasional lewat agenda rapat koordinasi antardan lintas instansi daerah demi menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan bahwa seluruh aspek kebutuhan operasional wajib dirampungkan sebelum aktivitas sekolah resmi bergulir.
Menurut dia, Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon ini akan memfasilitasi tiga jenjang pendidikan sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA.
“Masing-masing jenjang diisi 90 siswa sehingga total terdapat 270 peserta didik yang akan tinggal di asrama,” kata Hendra, Rabu (1/7/2026).
Dia memaparkan, keseluruhan proses penyaringan dan seleksi murid sepenuhnya berada di bawah otoritas Kemensos. Pihak pemerintah daerah hanya berkewajiban menyokong operasional pelaksanaan sekolah agar bisa berjalan optimal semenjak hari pertama dibuka.
Menurut Hendra, kuantitas calon murid yang lolos kualifikasi sebenarnya melampaui kuota. Akan tetapi, seturut dengan regulasi dari Kemensos, daya tampung yang dijatahkan untuk wilayah Kabupaten Cirebon dibatasi hanya 270 siswa, atau dialokasikan masing-masing 90 siswa untuk tiap jenjang pendidikan.
Bukan cuma menyiapkan para peserta didik, jajaran pemerintah daerah juga memproyeksikan penyediaan tenaga pengajar sementara. Skema ini ditempuh lantaran jalur rekrutmen guru tetap oleh Kemensos hingga saat ini masih berproses.
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bersama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat telah memetakan proyeksi kebutuhan pendidik untuk operasional tahap awal.
Kebutuhan itu mencakup lima guru kelas untuk jenjang SD beserta kisaran 15 guru bidang studi untuk masing-masing jenjang SMP dan SMA, termasuk di dalamnya guru Pendidikan Jasmani.
Keseluruhan nama tenaga pengajar tersebut ditargetkan rampung divalidasi pada tanggal 1–5 Juli 2026 dengan memberdayakan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertindak selaku guru tamu.
Hendra mengutarakan, pada sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon bakal menyelenggarakan skrining dan pemeriksaan medis bagi seluruh murid ketika mereka pertama kali tiba di asrama. Pemeriksaan ini diorientasikan untuk memantau indikasi kesehatan peserta didik sejak dini.
Pemerintah daerah pun turut menyediakan fasilitas layanan kesehatan berkala lewat puskesmas terdekat serta bimbingan psikolog guna mendampingi para siswa dalam menyesuaikan diri dengan pola hidup berasrama.
“Sementara itu, Dinas Sosial bertanggung jawab menyiapkan tenaga pendukung asrama, mulai dari wali asrama, wali asuh, tenaga kebersihan, tenaga kesehatan, hingga petugas penyaji makanan.
Personel tersebut direkrut dari unsur Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TSK), dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH),” kata Hendra.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, sebelumnya mengonfirmasi bahwa seluruh kuota peserta didik telah terisi penuh lewat sistem penjangkauan yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program pendidikan ini diutamakan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin serta miskin ekstrem yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2.
Proses kegiatan belajar mengajar direncanakan bakal dimulai serentak pada 14 Juli 2026.
Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon ini nantinya juga akan menampung sementara waktu para siswa yang berasal dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon, berhubung progres pembangunan fasilitas serupa di wilayah-wilayah tersebut masih berjalan.
“Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui sistem pendidikan berasrama.
Di Kabupaten Cirebon, sekolah tersebut dibangun untuk menampung 270 siswa yang terbagi ke dalam tiga jenjang pendidikan dan menjadi salah satu proyek pendidikan prioritas yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027,” kata Hafidz.