JAKARTA - Organisasi sayap resmi dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Srikandi Jaga Desa, dinilai memegang peran krusial dalam mendongkrak keterlibatan kaum perempuan untuk mengawasi roda pembangunan yang akuntabel sekaligus memicu pergerakan ekonomi masyarakat bawah.
Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa Ella Nurlaela Toebagus melalui siaran tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa penguatan kemandirian finansial serta andil perempuan di ranah kepemimpinan publik berdampak positif bagi ketahanan desa dari potensi konflik sosial.
“Pembentukan organisasi ini memperkuat peran perempuan menjadi mitra pemerintah desa, BPD (badan permusyawaratan desa) dan masyarakat dalam mengawal pembangunan yang transparan, mendorong pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), perlindungan perempuan dan anak serta penguatan ekonomi keluarga,” kata Ella.
Lewat pergerakan Srikandi Jaga Desa, kontribusi alamiah tersebut diwadahi menjadi program nasional yang terorganisasi dengan baik. Kaum perempuan kini dimotivasi untuk terlibat aktif memastikan anak muda tumbuh pada ekosistem yang sehat sekaligus terproteksi dari dampak buruk lingkungan.
Bukan hanya itu, kelompok perempuan juga memegang andil besar dalam memelihara keselarasan lingkungan sosial serta warisan tradisi lokal agar ketenteraman wilayah pedesaan tetap terlindungi dari intervensi kelompok luar.
“Kehadiran Srikandi Jaga Desa bukan sekadar pelengkap organisasi, melainkan pilar pengawasan yang rasional dan humanis di tingkat akar rumput. Ketika kaum perempuan dilibatkan secara aktif untuk mengawal arah kebijakan desa, maka potensi penyimpangan dapat ditekan dan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat menjadi jauh lebih terukur," kata Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof Dr Reda Manthovani.
Selaras dengan pandangan itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama menggarisbawahi urgensi penyatuan gerakan perempuan ke dalam struktur kelembagaan. Kemunculan Srikandi Jaga Desa dipandang sebagai instrumen taktis perkumpulan guna menyentuh aspek sosial kemasyarakatan yang paling mendasar.
Kolaborasi yang solid antara pihak BPD dengan gerakan kelompok perempuan, menurut pandangannya, bakal membentuk ketahanan kawasan pedesaan yang kokoh untuk menjawab rintangan masa depan.
Merujuk pada catatan data BPS tahun 2024, tercatat 64,5 persen dari total pengusaha UMKM di tanah air digerakkan oleh perempuan atau setara 37 juta orang, dengan sumbangsih mencapai 61 persen bagi Produk Domestik Bruto (PDB) negara.
Kemapanan finansial warga menjadi faktor mendasar yang terus diupayakan dengan memberikan ruang bagi perempuan di desa untuk memajukan usaha mikro dan memaksimalkan keunggulan daerah, pungkasnya.