JAKARTA - Pihak eksekutif berbarengan dengan DPR mulai mematangkan haluan kebijakan fiskal buat periode 2027 lewat ulasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Di tengah situasi ketidakpastian finansial global yang membayangi, RAPBN 2027 diwujudkan tetap ekspansif guna mengungkit pertumbuhan ekonomi ke level lebih tinggi, namun dengan konsisten mengawal kedisiplinan fiskal serta ketahanan APBN.
Arah kebijakan tersebut memuat pokok bertema "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat" yang dijadikan landasan perumusan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
Pokok pikiran ini juga menjadi basis bagi eksekutif saat merancang RAPBN yang direncanakan bakal dipaparkan Presiden ke hadapan DPR pada Agustus mendatang.
Proses ulasan RAPBN 2027 ini digulirkan lewat agenda rapat kerja Komisi XI DPR RI berbarengan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 11 Juni 2026.
Melalui forum itu, pemerintah beserta Komisi XI DPR menemui kesepakatan perihal asumsi dasar ekonomi makro serta pokok kebijakan fiskal yang memajang pondasi draf RAPBN 2027.
Hasil mufakat itu selanjutnya melandasi bahasan lanjutan pada tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama eksekutif serta Bank Indonesia, hingga akhirnya mendapat restu dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menerangkan arah dari tema kebijakan fiskal 2027 ditargetkan demi mengakselerasi roda ekonomi yang inklusif sekaligus menaikkan taraf kesejahteraan publik.
"Melalui tema ini arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Wihadi dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (2/7/2026), dikutip dari Antara.
Dipaparkan olehnya, ulasan pembuka RAPBN 2027 bersama eksekutif serta Bank Indonesia menelurkan kesepahaman bahwa garis kebijakan fiskal tahun mendatang berkarakter ekspansif, namun dikonsep terukur serta penuh kalkulasi mengingat konstelasi ekonomi dunia masih diliputi ragam ketidakpastian.
Target pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen
Satu di antara poin esensial pada ulasan RAPBN 2027 yakni kesepakatan menyangkut patokan asumsi dasar ekonomi makro sebagai acuan perumusan APBN tahun mendatang.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengutarakan bahwa patokan tersebut sudah diulas pada level Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR sebelum disahkan bersama eksekutif.
"Sebagaimana sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, asumsi makro untuk APBN yang akan menjadi dasar nota keuangan telah ditetapkan," ujar Said saat memimpin rapat kerja Banggar DPR bersama tujuh kementerian koordinator, Senin (22/6/2026).
Pihak eksekutif dan legislatif menyepakati sasaran pertumbuhan ekonomi domestik berada pada rentang 5,8 persen sampai 6,5 persen pada 2027. Sementara itu, pergerakan inflasi dipatok pada kisaran 1,5 persen sampai 3,5 persen, dengan proyeksi nilai tukar rupiah bergulir di angka Rp 16.800 sampai Rp 17.500 per dollar AS.
Adapun besaran tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun disetujui berada pada rentang 6,5 persen sampai 7,3 persen.
Berdasarkan pandangan Banggar DPR, acuan tersebut diproyeksikan mampu mengawal stabilitas harga komoditas, memperkokoh atmosfer investasi, sekaligus mendatangkan lebih banyak bidang pekerjaan untuk publik.
Mengenai porsi fiskal, eksekutif dan legislatif pun menyepakati defisit anggaran terus dikawal pada batasan 1,8 persen sampai 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) agar kapasitas fiskal tetap proporsional sekaligus andal menopang realisasi bermacam agenda prioritas eksekutif.
Sepanjang ulasan di Komisi XI DPR, pihak eksekutif menekankan batasan defisit tersebut tetap dirancang dengan memegang kedisiplinan fiskal, marwah APBN, dan memberi sokongan bagi agenda-agenda prioritas nasional.
Sejumlah target pembangunan dipasang
Bukan sekadar mematok asumsi makro, eksekutif beserta DPR turut menyepakati beraneka sasaran pembangunan nasional yang ditargetkan tercapai pada 2027. Sasaran itu memosisikan diri selaku alat ukur kesuksesan eksekusi kebijakan fiskal serta pembangunan yang bakal diputar lewat APBN tahun mendatang.
Pemerintah memasang target angka pengangguran terbuka berkisar antara 4,30 persen hingga 4,87 persen. Di sisi lain, angka kemiskinan diproyeksikan merosot menuju level 6 persen hingga 6,5 persen, dan kemiskinan ekstrem dipatok konisten menyentuh level nol persen.
Pemerintah juga membidik rasio gini berada di rentang angka 0,362 sampai 0,367 selaku alat ukur pemerataan sebaran pendapatan. Dari parameter kemakmuran publik, pihak eksekutif mematok sasaran pendapatan nasional bruto atau Gross National Income (GNI) per kapita senilai 5.800 dollar AS sampai 5.840 dollar AS.
Bukan cuma indikator ekonomi serta sosial, pemerintah pun mengesahkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di level 76,84 pada 2027.
Bermacam target pembangunan itu masuk dalam bagian kerangka kebijakan fiskal yang dijalankan eksekutif lewat RAPBN 2027 guna menyokong pertumbuhan ekonomi kian tinggi sekaligus meningkatkan kemakmuran publik.
Pendapatan negara ditingkatkan
Demi mengawal capaian beraneka target itu, pihak eksekutif serta legislatif menemui kata sepakat untuk mengerek target pendapatan negara. Sepanjang ulasan RAPBN 2027, pos pendapatan negara dipatok pada rentang 12,01 persen sampai 12,40 persen terhadap PDB.
Nominal tersebut terhitung lebih tinggi bila disandingkan dengan mufakat perdana pada KEM-PPKF yang mematok rentang 11,82 persen sampai 12,40 persen PDB.
Sektor pendapatan negara ini terdiri dari setoran perpajakan senilai 10,16 persen hingga 10,50 persen PDB, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di kisaran 1,85 persen hingga 1,89 persen PDB, serta dana hibah bermuatan 0,002 persen hingga 0,003 persen PDB.
Wihadi mengutarakan bidikan tersebut bakal diraih lewat eskalasi rasio penerimaan negara secara berkala. Pihak eksekutif akan menempuh sederet cara, contohnya menguatkan manajemen perpajakan, mengerek kepatuhan wajib pajak, melebarkan basis objek pajak, memaksimalkan setoran negara dari sektor sumber daya alam dan PNBP, serta merombak sistem perpajakan menyelaraskan tren ekonomi digital.
"Optimalisasi pendapatan negara diharapkan mampu mendukung APBN yang kolaboratif, kredibel, dan berkelanjutan," terang Wihadi.
Pemerintah memandang eskalasi kualitas penerimaan negara memajang prasyarat utama agar instrumen APBN tetap mengantongi ruang memadai guna mendanai ragam program prioritas tanpa mencederai kesehatan fiskal.
Belanja negara diarahkan untuk program prioritas
Bukan cuma mematangkan porsi penerimaan, eksekutif bersama DPR pula menyepakati haluan belanja negara yang tetap ekspansif demi menyokong pertumbuhan roda ekonomi sekaligus mendongkrak kesejahteraan publik.
Sepanjang ulasan pembuka RAPBN 2027, alokasi belanja negara disetujui bertengger di rentang 13,81 persen sampai 14,80 persen dari PDB. Dari kalkulasi itu, belanja pemerintah pusat ditetapkan senilai 11,26 persen sampai 12,01 persen terhadap PDB.
Wihadi menyebut belanja pemerintah pusat bakal dikonsentrasikan pada pembelanjaan bermutu agar andal mengawal ketercapaian Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Di samping itu, penempatan dana pun ditujukan demi membentengi daya beli publik di tengah gempuran tantangan ekonomi dunia, memacu pengentasan kemiskinan ekstrem, menaikkan mutu SDM, serta memperkokoh pondasi transformasi ekonomi domestik.
Satu di antara fokus yang menyita perhatian yaitu penguatan riset nasional selaku penopang agenda hilirisasi serta industrialisasi. Dipaparkan oleh Wihadi, eskalasi kualitas SDM serta lini riset memegang peran krusial dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi ke depan.
Transfer ke daerah tetap menjadi penopang pembangunan
Pemerintah pun mempertahankan fungsi transfer ke daerah (TKD) selaku instrumen dalam memicu pembangunan yang merata.
Pada RAPBN 2027, porsi TKD disepakati berada di rentang 2,55 persen sampai 2,79 persen terhadap PDB. Penyaluran dana transfer itu ditujukan demi menaikkan efektivitas serta efisiensi pengeluaran pemerintah daerah supaya andal menyokong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beragam wilayah.
Lewat kebijakan ini, eksekutif berharap geliat pembangunan tidak cuma bertumpu pada belanja pemerintah pusat, melainkan disokong pula oleh belanja daerah yang makin produktif serta mendatangkan imbas nyata bagi masyarakat.
Defisit tetap dijaga di bawah batas aman
Walau pemerintah menjatuhkan pilihan pada kebijakan fiskal ekspansif demi memacu roda ekonomi, aturan kedisiplinan fiskal terus menjadi prinsip utama dalam perumusan RAPBN 2027. Oleh karenanya, eksekutif bersama DPR menyepakati defisit anggaran tetap dijaga pada kisaran 1,8 persen sampai 2,4 persen terhadap PDB.
Menurut Wihadi, ruang defisit tersebut dialokasikan supaya pemerintah terus mengantongi fleksibilitas dalam membiayai aneka agenda prioritas, namun tanpa mengorbankan ketahanan jangka panjang APBN.
"Untuk itu, defisit tahun 2027 dikendalikan di kisaran 1,80-2,40 persen PDB yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat," katanya.
Sepanjang ulasan di Komisi XI DPR RI, pihak eksekutif turut menegaskan bahwa batasan defisit itu tetap menimbang kedisiplinan fiskal, memelihara marwah APBN, sekaligus mengalirkan sokongan bagi beragam program prioritas pemerintah. Melalui pola ini, kapasitas fiskal tetap tersedia untuk memacu pertumbuhan ekonomi, namun kesehatan keuangan negara pun konsisten terjaga.
Banggar menyetujui pagu tujuh kementerian koordinator
Bukan cuma menyepakati asumsi makro serta garis kebijakan fiskal, Banggar DPR berbarengan dengan eksekutif turut merestui pagu dana bagi tujuh kementerian koordinator untuk Tahun Anggaran 2027. Besaran pagu itu diproyeksikan mampu mempertegas koordinasi jalannya bermacam agenda prioritas eksekutif pada kluster ekonomi, pembangunan manusia, ketahanan pangan, infrastruktur, keamanan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Secara rinci, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengantongi pagu senilai Rp 664 miliar. Berikutnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memperoleh porsi Rp 304,1 miIiar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan senilai Rp 392,2 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendapat jatah Rp 338,8 miliar.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengantongi pagu Rp 509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan senilai Rp 276,8 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dijatah Rp 620,9 miliar.
Said mengutarakan Banggar juga menyisakan ruang bagi kementerian koordinator untuk mengajukan tambahan dana sekiranya diperlukan guna memaksimalisasi jalannya agenda prioritas yang berdampak langsung bagi khalayak luas.
Pengajuan itu bakal dilebur dalam ulasan kelanjutan RAPBN 2027 sebelum eksekutif menyodorkan Nota Keuangan serta RUU APBN ke hadapan DPR.
Selanjutnya, hasil ulasan awal RAPBN 2027 ini dijadikan dasar buat eksekutif saat merancang Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 berbarengan dengan Nota Keuangannya demi ditelaah berbarengan dengan DPR RI pada tingkatan berikutnya.
Agenda bahasan tersebut bakal mengesahkan postur akhir APBN 2027 selaku instrumen fiskal eksekutif mengejar target roda ekonomi, mengawal stabilitas, serta menyokong beraneka program prioritas nasional.