JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memacu akselerasi pemulihan sektor perikanan di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pascatragedi bencana banjir bandang serta tanah longsor yang sempat melanda pada akhir tahun 2025 lewat instrumen regulasi tata ruang laut dan penanggulangan endapan sedimentasi.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Penataan Ruang Laut KKP Permana Yudiarso memaparkan bahwa sokongan ini meliputi proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), efisiensi birokrasi izin ruang laut, pengisapan sedimentasi, hingga penataan kawasan pesisir pantai demi menyelesaikan hambatan nelayan setempat.
"Kabupaten Aceh Besar punya potensi strategis sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis perikanan, sehingga untuk percepatan pembangunan pascabencana, salah satu prioritas KKP adalah penguatan regulasi pemanfaatan ruang laut dan kawasan pesisirnya," kata Permana dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu.
Permana menjabarkan bahwa satu di antara bermacam problematika pelik yang sedang mendera masyarakat nelayan saat ini adalah terjadinya pendangkalan alur transportasi laut akibat tumpukan sedimentasi pascabanjir.
Dampak dari situasi tersebut, lanjut Permana, mengakibatkan armada kapal nelayan hanya sanggup berlayar keluar masuk area pelabuhan ketika kondisi air laut sedang pasang, sehingga sangat mengganggu jalannya kegiatan memanen ikan di laut.
Guna memberikan sokongan penuh terhadap proses normalisasi sektor perikanan ini, Permana menjamin pihak KKP bakal mempercepat alur penerbitan dokumen legalitas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai pijakan hukum utama operasional laut.
Bukan hanya itu, Permana menyatakan bahwa KKP juga aktif menjalin sinergi bersama para pelaku kepentingan dalam mematangkan zonasi wilayah pesisir, menggerakkan pemberdayaan warga lokal, menaikkan angka investasi kelautan, sekaligus memperketat sistem tata kelola pesisir.
Pihak KKP bersama dengan jajaran Pemerintah Provinsi Aceh kini sudah mencapai titik kesepakatan kerja sama dalam merumuskan pemecahan masalah ruang laut di tanah Serambi Mekah yang timbul sebagai efek berantai dari bencana hidrometeorologi banjir bandang dan longsor.
Bupati Aceh Besar Muharram Idris menaruh harapan besar agar segala paket kebijakan dan stimulus dari KKP ini bisa segera dieksekusi di lapangan guna mempermudah mobilitas kerja para nelayan sekaligus membangkitkan finansial warga pesisir.
"Harapan kami, program-program tersebut dapat segera direalisasikan sehingga mampu meningkatkan akses nelayan, memperlancar aktivitas penangkapan ikan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Aceh Besar," ujar Muharram.