JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun 2027 menjadi Rp334 triliun guna mendukung kesiapan operasional, modernisasi alutsista, pembangunan kekuatan pertahanan, serta berbagai program prioritas lainnya.
"Kami tadi sudah mengusulkan anggaran tambahan melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran agar kami bisa menambah anggaran sebanyak Rp195 triliun," kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya menetapkan pagu anggaran Kemenhan untuk 2027 sebesar Rp139 triliun. Namun, pihaknya mengusulkan tambahan sebesar Rp195 triliun sehingga totalnya mencapai Rp334 triliun.
Ia mengungkapkan bahwa rencana kebutuhan anggaran sebenarnya untuk Kemenhan pada 2027 mencapai Rp667 triliun. Menurutnya, angka tersebut didasari oleh konsep skala prioritas serta dinamika tugas yang diemban oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagai instrumen pertahanan negara.
Oleh karena itu, penambahan anggaran menjadi Rp334 triliun diusulkan agar nilainya tidak terlalu jauh dari kebutuhan maksimal sebesar Rp667 triliun. "Yang disetujui berdasarkan surat dari Bappenas dan Kementerian Keuangan hanya Rp139 triliun, jadi bedanya jauh. Oleh karena itu kami mengusulkan tambahan untuk mendekati kebutuhan maksimal Rp667 triliun itu," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penambahan anggaran tersebut memiliki makna krusial bagi kedaulatan negara, mengingat sistem pertahanan negara berfungsi sebagai "sabuk pengaman" bagi pembangunan nasional. Pada tahun 2027, Kemenhan memiliki 20 daftar kerja yang terbagi ke dalam enam program utama.
TNI sebagai alat pertahanan harus siap menghadapi dinamika tugas, mulai dari konflik di Papua hingga dukungan terhadap pembangunan pemerintah, termasuk rekonstruksi pascabencana. "Kita sudah ketahui, bekas akibat dari bencana alam. Jadi, sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyatakan bahwa pagu anggaran Kemenhan 2027 sebesar Rp139 triliun mengalami penurunan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp187 triliun. Setelah melakukan simulasi untuk menjaga akselerasi kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, Kemenhan merasa perlu mengajukan tambahan.
"Tambahan ini tentu bukan Komisi I yang menentukan, tetapi Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran," ujar Utut.
