JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan pengkajian mendalam terkait pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax terhadap sektor transportasi nasional. 

Langkah ini diambil menyusul penyesuaian harga Pertamax yang berlaku sejak Rabu (10/6/2026) menjadi Rp16.250 per liter.

Dudy menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum dapat menyimpulkan dampak langsung kebijakan tersebut terhadap aktivitas maupun biaya operasional sektor transportasi. 

Meski demikian, ia meyakini bahwa langkah penyesuaian harga ini telah melalui proses evaluasi yang matang, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha.

“Nanti kami hitung lagi, tapi tentunya dari ESDM ketika dinaikkan, sudah dihitung dampaknya,” kata Dudy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Ia menambahkan, kebijakan penyesuaian harga BBM yang diambil pemerintah selalu didasarkan pada kalkulasi komprehensif agar tidak menimbulkan gejolak yang signifikan di lapangan.

Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Bonti Wiradinata, menilai penyesuaian harga ini merupakan langkah realistis untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tekanan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. 

Menurutnya, langkah pemerintah yang sempat menahan kenaikan harga selama beberapa bulan terakhir merupakan upaya menjaga bantalan ekonomi masyarakat.

Senada dengan itu, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, menyatakan memahami bahwa harga BBM nonsubsidi sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global. 

Namun, ia menekankan bahwa kenaikan harga harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, serta transparansi informasi dari Pertamina dan pemerintah kepada masyarakat.