JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tanggapan terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah. 

Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian harga ini merupakan langkah yang tidak terelakkan guna menjaga keberlangsungan pasokan energi di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa keputusan menaikkan harga Pertamax juga mempertimbangkan kesehatan industri hilir migas secara menyeluruh, termasuk bagi badan usaha swasta penyalur BBM. 

"Kita nggak hanya bicara soal Badan Usaha Milik Negara, kita juga bicara ada swasta di situ, ada VIVO, ada BP-AKR yang juga terdampak kalau mereka tidak menaikkan harga. Jadi lebih ke sana. Intinya adalah, kami butuh sama-sama untuk menghadapi kondisi global yang mengakibatkan fluktuasinya harga minyak dunia," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Terkait kekhawatiran adanya migrasi konsumsi dari Pertamax ke BBM bersubsidi seperti Pertalite, ESDM telah melakukan koordinasi intensif dengan PT Pertamina Patra Niaga. Berdasarkan pantauan awal, pergeseran konsumsi dinilai belum terlalu signifikan, di mana masyarakat cenderung berpindah ke produk yang setara.

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian ESDM telah menginstruksikan Pertamina untuk memperketat pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). 

Dwi menegaskan pentingnya kesadaran konsumen agar tidak mengonsumsi BBM bersubsidi yang sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu seperti petani dan nelayan.

"Yang paling penting, tidak semuanya harus diawasi, yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting. Agar kami bisa sama-sama survive. Karena memang kondisinya lagi survival mode on nih kami sekarang," tambahnya.