JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa perpindahan konsumen atau shifting dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax ke BBM bersubsidi (Pertalite) hingga saat ini belum terjadi secara masif.
“Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.
Anggia mengungkapkan bahwa sejauh ini, perpindahan konsumen yang sudah terlihat adalah pengguna Pertamax Turbo yang beralih ke Pertamax.
Meskipun demikian, pihaknya telah menyiapkan antisipasi, seperti penggunaan kode batang (QR code) untuk pembelian Pertalite serta menginstruksikan Pertamina agar meningkatkan pengawasan di lapangan.
“Walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini (QR code). Yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana haknya dan mana yang bukan haknya,” kata Anggia.
Anggia menegaskan bahwa pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar, tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun.
Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kelas bawah atau “pro wong cilik” guna melindungi kelompok rentan dari gejolak harga energi akibat dinamika geopolitik.
“Arahan dari Presiden Prabowo jelas kepada Pak Bahlil (Menteri ESDM), bahwa kelompok yang paling rentan, masyarakat miskin yang paling terdampak, yang banyak menggunakan BBM subsidi, ini yang harus dijaga,” ungkap Anggia.
Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga telah menyesuaikan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter mulai 10 Juni 2026.
Sementara itu, harga BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak berubah. Begitu pula dengan Pertalite yang tetap seharga Rp10.000 per liter dan Biosolar seharga Rp6.800 per liter.
