JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan platform dompet digital DANA dalam mengawal perlindungan ekosistem laut sebagai fondasi utama pengembangan ekonomi biru lewat aksi pembersihan sampah di Pantai Petitenget, Kabupaten Badung, Bali.
Komitmen ini diutarakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara M, kala menghadiri agenda Beach Clean Up di kawasan pesisir Badung tersebut sebagai bagian dari rangkaian Road to Ocean Impact Summit (OIS) 2026.
Dalam pergelaran bertajuk Waste to Waves: Langkah Kecil yang Terkumpul, Akan Membawa Gelombang Perubahan yang Besar, Koswara mengingatkan bahwa laut adalah hulu kehidupan yang wajib dipelihara karena menopang ketahanan pangan dan biodiversitas.
“Dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut. Di sana terdapat sumber daya yang mendukung kehidupan manusia, mulai dari oksigen, sumber pangan, hingga kekayaan biodiversitas yang tidak dimiliki banyak negara lain,” ujarnya.
Koswara menguraikan jika KKP tengah menggerakkan lima pilar kebijakan ekonomi biru yang mayoritas sasarannya berfokus pada perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem perairan nasional.
Rencana strategis itu meliputi perluasan kawasan konservasi, proteksi pulau-pulau kecil, pengelolaan limbah sampah laut, sistem perikanan tangkap yang ramah lingkungan, hingga akselerasi sektor perikanan budidaya.
Ia menilai sektor konservasi bertindak sebagai instrumen krusial untuk memelihara kesehatan laut, di mana pemerintah menargetkan perluasan kawasan konservasi mampu menyentuh angka 30 persen pada 2045 mendatang.
Kemenkes dan KKP juga menaruh atensi mendalam terhadap pulau berukuran mini karena mengemban fungsi ekologis yang masif, sehingga kerusakan pada wilayah tersebut dipastikan bakal mengganggu kesehatan ekosistem secara makro.
Pada kesempatan itu, Koswara menggarisbawahi jika problematika timbunan sampah menjadi momok mengerikan bagi kelangsungan ekosistem perairan dan dapat menghambat kesuksesan program ekonomi biru.
Paparan limbah plastik yang hanyut ke perairan tidak sekadar merusak estetika lingkungan, melainkan ikut meracuni rantai pasokan makanan makhluk hidup serta merusak kualitas komoditas perikanan.
“Penelitian menunjukkan mikroplastik sudah ditemukan pada ikan. Karena itu, strategi terbaik adalah mencegah sampah masuk ke laut sejak dari daratan,” katanya.
Guna mengatasi hal itu, KKP menjalin kemitraan erat bersama Pemerintah Provinsi Bali demi memperketat sistem tata kelola limbah dari hulu hingga hilir, termasuk memantau kawasan muara sungai.
Pola penanganan berbasis gotong royong ini dinilai sukses memangkas tumpukan residu sampah hingga sebesar 25 persen menuju tempat pembuangan akhir, sehingga sangat layak diaplikasikan di daerah lain.
Agenda bersih-bersih pantai ini merupakan buah kerja sama nyata antara KKP, penyedia layanan dompet digital DANA Indonesia, beserta elemen terkait untuk menggugah kepedulian publik dalam menjaga kebersihan laut.
Direktur Komunikasi DANA Indonesia Olavina Harahap memaparkan bahwa problem polusi sampah laut merupakan tantangan lingkungan berat yang memerlukan aksi kolektif dari segenap pemangku kebijakan terkait.
Menurut argumennya, misi penyelamatan lingkungan tidak akan bisa diwujudkan jika hanya bersandar pada satu lembaga atau korporasi saja, melainkan harus dituntaskan lewat kolaborasi multisektor yang solid.
"Bali dipilih karena menjadi simbol keseimbangan antara manusia dan alam yang selama ini dijaga melalui nilai-nilai luhur masyarakatnya. Namun, di saat yang sama, tantangan lingkungan seperti sampah juga semakin nyata dan membutuhkan aksi bersama," kata Olivia.
Ia memungkasi jika prinsip keberlanjutan lingkungan kini sudah masuk ke dalam cetak biru strategi operasional korporasi, di mana DANA percaya inovasi teknologi digital sanggup memacu perbaikan iklim bumi.
