JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menggelar agenda dialog langsung dengan kalangan kelompok petani di wilayah Kabupaten Aceh Besar demi meninjau perkembangan harga komoditas gabah sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pupuk bersubsidi.
"Harga gabah di Aceh Besar berapa. Presiden Prabowo menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram. Bagaimana dengan persediaan dan distribusi pupuk apakah lancar. Kalau tidak, sampaikan kepada saya," kata Zulkifli Hasan di Aceh Besar, Sabtu.
Pernyataan bernada interaktif tersebut diutarakan oleh Zulkifli Hasan di tengah jalannya kegiatan Rembuk Tani yang diikuti oleh ratusan pekerja tani lokal di area persawahan yang berada di sekitar kawasan Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.
Saat ini, dirinya memaparkan bahwa nilai jual untuk komoditas gabah di wilayah Aceh sudah berhasil menyentuh angka Rp7.000 per kilogram, yang mana besaran nominal ini dipastikan membawa keuntungan tersendiri bagi pihak petani.
Melalui penerapan skema harga yang kompetitif tersebut, kelompok tani di daerah diharapkan dapat terstimulasi untuk terus mendongkrak kuantitas produktivitas hasil panen pertanian mereka.
"Harga gabah di Aceh Rp7.000. dengan harga tersebut tentu petani lebih senang. Dulu, harga gabah murah ribut terus, Menko Pangan disebut tidak berpihak. Kini, harga lebih baik dan mari kami berterima kasih kepada Bapak Prabowo," kata Zulkifli Hasan.
Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menguraikan bahwa jajaran roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini menaruh tekad yang sangat bulat untuk menggolkan target swasembada pangan nasional.
Implementasi program makro tersebut, selain ditujukan untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan, juga memiliki target jangka panjang guna memacu roda perekonomian sekaligus meningkatkan derajat kesejahteraan hidup kaum petani domestik.
"Era sebelumnya, kalau tidak ada beras, maka impor. Kalau mengimpor beras, maka yang diuntungkan adalah petani luar negeri. Kalau swasembada dan tidak impor, yang senang petani dalam negara," katanya.
Di samping memelototi pergerakan nilai gabah, Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa pihak pemerintah pusat juga tengah berfokus penuh dalam membenahi tata kelola alur distribusi barang pupuk bersubsidi.
Sebab pada era kepemimpinan sebelumnya, kedatangan pasokan pupuk kerap kali dilaporkan baru tiba di tangan petani justru di kala masa panen raya sudah berlangsung, yang mana kekacauan ritme logistik tersebut sangat merugikan nasib para petani.
Oleh karena itu, tata cara penyaluran pupuk kini terus direformasi agar birokrasinya tidak terlampau rumit demi memudahkan akses para pekebun.
Sebanyak 154 aturan regulasi yang mengikat sektor pupuk kini dipangkas secara masif hingga menyisakan 3 aturan saja, sehingga kaum tani dapat memperoleh pupuk secara ringkas dan lancar.
"Begitu juga dengan harga, pemerintahan sekarang mampu memangkas harga yang sebelumnya Rp112 ribu menjadi Rp90 ribu per lima kilogram. Jadi dapat diskon hingga 20 persen," kata Zulkifli Hasan.
Menko menuturkan bahwa rupa-rupa kebijakan strategis pemerintah yang berpihak pada sektor gabah dan pangan ini terbukti mengalirkan dampak yang sangat positif terhadap angka produksi komoditas padi nasional.
Kondisi tersebut juga berimbas langsung pada kebijakan impor beras, di mana pada tahun 2024 Indonesia sempat mendatangkan beras dari luar negeri hingga menembus 4,5 juta ton, namun pada tahun 2025 Indonesia sukses menyetop total impor beras.
"Berkat para petani, Indonesia surplus beras mencapai 4,2 juta ton. Kini, yang senang adalah petani Indonesia dan yang susah petani luar negeri karena pemerintah tidak lagi membeli beras petani negara lain," kata Zulkifli Hasan
