JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menyatakan secara tegas bahwa pihak pemerintah tengah membenahi sistem tata kelola dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi," kata Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).
Gibran memaparkan bahwa pembenahan pada pengerjaan program MBG serta Koperasi Desa Merah Putih sangat krusial demi menjaga sentimen positif publik sekaligus memperkuat ruang fiskal negara.
"Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," lanjut dia.
Langkah evaluasi ini bergulir di tengah gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dalam beberapa waktu belakangan.
Dalam tuntutannya, para demonstran mendesak pihak eksekutif untuk menghentikan sementara waktu sekaligus melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap berjalannya proyek MBG dan KDMP.
Guna menyampaikan aspirasi tersebut, sebanyak 15 utusan mahasiswa dari Universitas Bung Karno serta Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta berdialog langsung dengan Gibran di Istana Wakil Presiden pada Senin (15/6/2026).
Usai audiensi tersebut, Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, memandang bahwa Wapres Gibran menunjukkan sikap yang sangat akomodatif terhadap masukan serta berkas kajian mahasiswa.
Abdi juga memberikan apresiasi positif atas tanggapan yang diberikan oleh Gibran sepanjang jalannya pertemuan formal tersebut.
“Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya usai pertemuan.
Abdi menaruh harapan agar wadah diskusi antara jajaran penguasa dan elemen masyarakat sipil dapat terus difasilitasi sebagai bagian dari iklim demokrasi yang sehat.
Adapun dalam aksi massa pada Senin (15/6/2026), mahasiswa UBK mengusung enam poin tuntutan utama, di antaranya mendesak penyetopan sementara serta evaluasi total program makan siang gratis dan koperasi desa.
Selain itu, mereka menuntut peninjauan ulang draf regulasi UU Kepolisian RI, penghapusan militerisme demi supremasi sipil, serta langkah konkret dalam menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah.
Mahasiswa juga menyuarakan jaminan hak pendidikan yang inklusif serta murah, sekaligus meminta peninjauan kembali atas kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
