JAKARTA — Gangguan pasokan listrik atau byarpet yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia memicu keresahan di kalangan pelaku usaha.
Kadin Indonesia, Apindo, dan Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyatakan bahwa pemadaman listrik bergilir ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga membengkakkan biaya operasional dan mengancam daya saing nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menegaskan bahwa listrik adalah infrastruktur dasar yang sangat vital. "Bagi industri yang beroperasi secara kontinu, pemadaman tidak hanya menghentikan produksi, tetapi juga mengganggu proses secara keseluruhan, meningkatkan risiko kerusakan bahan baku, hingga merusak peralatan produksi," ungkap Erwin, Senin (22/6/2026).
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menambahkan bahwa pelaku usaha harus menanggung beban tambahan, mulai dari biaya penggunaan genset, konsumsi BBM, hingga risiko gagal memenuhi kontrak pembeli.
Sektor UMKM disebut sebagai kelompok yang paling rentan karena keterbatasan modal untuk menyediakan sumber listrik cadangan.
Sementara itu, Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menekankan bahwa gangguan listrik pada industri modern seperti petrokimia atau pusat data bisa berakibat fatal dan memerlukan waktu lama untuk kembali normal.
HKI pun mendorong pemerintah memberikan kemudahan bagi kawasan industri untuk memiliki Wilayah Usaha Ketenagalistrikan sendiri guna menjamin kepastian pasokan.
Sebagai langkah preventif, Kadin mengajukan enam catatan kepada pemerintah dan PT PLN, di antaranya penguatan pasokan energi primer, modernisasi jaringan transmisi, serta peningkatan transparansi informasi terkait potensi gangguan.
Dunia usaha berharap ada peta jalan ketahanan energi yang lebih kuat untuk mendukung ambisi industrialisasi Indonesia ke depan.
