JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan bakal merilis Government Technology (GovTech) atau sistem pelayanan publik pemerintahan dengan basis digital terintegrasi untuk skala nasional pada bulan Oktober 2026 mendatang.
"Presiden akan launching secara nasional di bulan Oktober," kata Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan usai rapat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Luhut Binsar Panjaitan memaparkan bahwa saat ini pihak eksekutif tengah menguji coba atau menjalankan skema project piloting GovTech untuk sektor perlindungan sosial (perlinsos) di 43 wilayah kabupaten serta kota.
Luhut Binsar Panjaitan menerangkan tahapan uji coba di 43 wilayah tersebut merupakan langkah lanjutan dari program serupa yang sebelumnya sudah sukses dipraktikkan di Kabupaten Banyuwangi.
"Saya kira dalam bulan Juli akhir, kami akan dapat gambaran lebih utuh lagi," ucap Luhut Binsar Panjaitan.
Menurut Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya pernah memberikan atensi dan penekanan khusus mengenai nilai krusial dari penerapan digitalisasi pada sistem pelayanan publik.
"Kalau saya bilang super penting untuk negeri kami ini pada zaman pemerintahan Presiden Prabowo, di mana pemerintahan ini, seperti dibilang Pak Tito tadi, berbasis digital, tapi lebih maju lagi disupport AI. Jadi tidak hanya digitalisasi, tapi disupport oleh AI," lanjut Luhut Binsar Panjaitan.
Luhut Binsar Panjaitan mengimbuhkan bahwa integrasi basis data dari delapan kementerian maupun lembaga kini telah terhubung secara sistematis serta diproses langsung memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI.
"Sovereign data atau keamanan data juga menjadi penting, peran BSSN di sini untuk betul-betul mengamankan, karena ini akan menjadi center of gravity daripada bangsa ini," lanjut Luhut Binsar Panjaitan.
Pada agenda yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan jajaran birokrasi terus melangsungkan langkah percepatan terhadap agenda transformasi digitalisasi pada sektor pelayanan publik atau GovTech.
Di dalam program GovTech ini, pihak kementerian terkait juga sedang merampungkan pengerjaan proyek percontohan perlindungan sosial ke berbagai wilayah kabupaten dan kota di tanah air.
"Dan itu sudah dilaksanakan, dikerjakan, dipimpin langsung oleh ketua, yaitu Bapak Jenderal Luhut Pandjaitan, di Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Nah kali ini kami melebar, melebar ke 43 kabupaten/kota," kata Tito Karnavian.
Selaku Mendagri, Tito Karnavian menegaskan komitmen penuh untuk menyokong langkah Luhut Binsar Panjaitan dalam mengoordinasikan seluruh jajaran pemda guna mengimplementasikan program GovTech tersebut.
"Dan juga semua saya kira pimpinan lembaga yang ada, yang terkait ikut rapat hari ini, mendukung langkah-langkah percepatan yang dipimpin oleh ketua," imbuh Tito Karnavian.
