JAKARTA — Keputusan peningkatan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinilai menjadi indikator nyata bahwa kompetisi pengumpulan dana di sektor perbankan berjalan semakin sengit.
Di tengah lonjakan suku bunga acuan serta tingginya profit instrumen finansial, kalangan bank mengestimasikan biaya dana (cost of fund) akan terus menanjak sehingga berisiko menekan margin bunga bersih (net interest margin) hingga tutup tahun.
LPS menetapkan kenaikan TBP simpanan rupiah sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75 persen bagi bank umum dan 6,25 persen untuk bank perekonomian rakyat (BPR), sedangkan bunga simpanan valas bank umum bertahan di angka 2 persen.
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi berpendapat keputusan tersebut mengacu pada tren eskalasi bunga simpanan yang melanda hampir semua kelompok perbankan dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut Doddy Zulverdi, lonjakan bunga simpanan menjadi bentuk respons atas pergerakan suku bunga kebijakan, kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, serta fluktuasi pasar keuangan yang memicu kompetisi dana kian intensif.
LPS mengumumkan bahwa rata-rata suku bunga pasar untuk simpanan rupiah sudah merangkak naik sebesar 14 bps sejak awal tahun hingga menyentuh level 3,28 persen pada masa pemantauan Juni 2026.
Kendati kondisi likuiditas sektor keuangan masih dinilai aman, LPS mengendus adanya indikasi fenomena perang suku bunga antarkelompok perbankan dalam memperebutkan simpanan dana dari masyarakat.
Di lain sisi, grafik pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) hingga Mei 2026 masih sanggup menyentuh 13,47 persen secara tahunan, memimpin di atas rasio ekspansi penyaluran kredit yang berada di angka 11,51 persen.
Namun, LPS memperkirakan akselerasi tabungan berpotensi melambat sampai akhir kuartal III/2026, yang berarti persaingan dalam menjaring likuiditas masyarakat diprediksi akan terus berlanjut.
Bukan sebatas memodifikasi besaran TBP, LPS juga mendesak pelaku perbankan untuk mendongkrak keterbukaan informasi perihal batas bunga penjaminan kepada nasabah melalui optimalisasi ragam saluran digital.
Tindakan tersebut diterapkan agar publik memahami bahwa simpanan mereka hanya akan dijamin jika memenuhi kriteria baku, salah satunya yakni tingkat bunga yang diperoleh tidak melewati ambang TBP milik LPS.
Kebijakan penyesuaian nilai TBP ini juga diorientasikan demi memelihara cakupan proteksi dana, di mana hingga Mei 2026 tercatat 681,67 million atau 99,94 persen rekening bank umum masuk dalam jaminan penuh LPS.
Sementara pada sektor BPR dan BPRS, sebanyak 15,67 juta rekening atau setara 99,97 persen dari akumulasi total rekening terpantau telah memenuhi standar jaminan yang ditetapkan.
LPS memberikan jaminan saldo simpanan nasabah sampai dengan plafon Rp2 miliar per nasabah pada satu bank, sepanjang memenuhi syarat regulasi termasuk tidak menikmati bunga di atas ketentuan penjaminan.
Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengemukakan bahwa kenaikan TBP berjalan beriringan dengan dinamika pasar yang saat ini memang sedang dibayangi oleh pembengkakan biaya dana operasional.
"Dengan kenaikan BI Rate saat ini dan juga cukup tingginya imbal hasil SRBI, cost of fund pasti akan naik karena bank harus menjaga likuiditas," ujarnya.
Menurut Lani Darmawan, tekanan pasar tersebut menyebabkan margin bunga bersih bank berisiko terus menyusut akibat proses penyesuaian suku bunga kredit tidak bisa dieksekusi secepat laju kenaikan biaya dana.
"NIM kemungkinan besar tetap tergerus karena kredit tidak bisa langsung naik rate," imbuhnya.
Guna mempertahankan struktur pendanaan yang efisien, manajemen CIMB Niaga akan mengunci komposisi perolehan dana murah atau current account saving account (CASA) pada rentang kisaran 70 persen.
Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menegaskan akan senantiasa menganalisis fluktuasi suku bunga acuan, situasi makroekonomi, likuiditas industri, beserta dinamika permintaan dana sebelum merumuskan strategi penyerapan.
EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengutarakan bahwa perusahaan bakal memelihara titik keseimbangan antara ketersediaan likuiditas yang cukup dan ekspansi penyaluran kredit yang sehat.
Pada waktu yang bersamaan, BCA pun bakal mengeksekusi proses evaluasi berkala pada suku bunga kredit agar nilainya tetap kompetitif di pasar dengan terus mempertimbangkan daya beli masyarakat.
"Ke depan, kami akan terus mendorong penyaluran kredit yang berkualitas dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin," kata Hera F. Haryn.
Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra menaruh harapan agar ketatnya likuiditas industri lambat laun bisa melonggar sehingga tensi persaingan suku bunga simpanan tidak kembali bergejolak.
Menurut pandangannya, stabilisasi suku bunga sangat krusial agar biaya dana tidak terus membubung tinggi yang pada akhirnya dapat memicu lonjakan bunga kredit dan mengganggu fungsi intermediasi keuangan.
"Harapannya likuiditas di pasar juga semakin tidak seketat kemarin sehingga kenaikan suku bunga bisa lebih stabil, tidak terlalu reaktif. Kalau suku bunga terlalu tinggi, fungsi intermediasi perbankan juga akan terdorong naik dan itu tentu tidak kami harapkan," ujarnya.
Kicky Andrie Davetra menambahkan bahwa otoritas saat ini tengah gencar menyokong pergerakan sektor riil, khususnya pelaku UMKM, melalui sokongan dana dari sektor lembaga pembiayaan perbankan.
Oleh karena itu, fenomena perang tarif suku bunga dipandang merugikan banyak pihak apabila pada akhirnya justru memicu lonjakan ongkos pinjaman modal bagi para pelaku dunia usaha.
Dirinya menilai kebijakan pemerintah untuk mempertahankan bahkan memperbanyak alokasi penempatan dana di perbankan sanggup memberikan rasa tenang di pasar sekaligus meredam kompetisi penyerapan dana.
"Harapannya reaksi pasar positif sehingga perang suku bunga yang terjadi belakangan bisa kembali normal," pungkas Kicky Andrie Davetra.
