JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memotivasi Provinsi Jawa Barat agar secepatnya mendirikan sistem Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak demi mempermudah para korban kekerasan dalam mengadukan perkaranya.
"Mekanisme ini telah diuji coba di DKI Jakarta dan menunjukkan praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lain. Saya memandang Jawa Barat memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan model layanan terpadu tersebut," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Saat ini, KemenPPPA bersama tujuh instansi kementerian serta lembaga tengah menggulirkan proyek percontohan sistem pelayanan terpadu berbasis satu pintu dalam menangani perkara kekerasan, selaras dengan amanah UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS dan PP 98 tahun 2024.
Langkah pengujian awal untuk pusat pelayanan terpadu bagi kaum perempuan dan anak ini perdana diterapkan di DKI Jakarta sebagai wilayah percontohan utama.
Pada konsep pusat pelayanan terpadu tersebut, esensi dasarnya adalah menghadirkan sistem penanganan yang mendatangi langsung pihak korban, sehingga korban tidak perlu lagi berpindah tempat dari satu instansi ke instansi lain agar penanganan berjalan kilat.
Berdasarkan basis data milik Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), wilayah Jawa Barat menduduki posisi sebagai provinsi dengan jumlah catatan korban anak paling banyak, yaitu menyentuh angka 2.431 anak dari akumulasi 23.043 korban anak di tanah air.
"Angka ini tidak semata-mata menunjukkan tingginya kasus kekerasan, tetapi juga mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berani berbicara dan melaporkan kekerasan yang dialami," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Dirinya menekankan urgensi penguatan relasi sinergisitas antara pihak pemerintah, jajaran aparat penegak hukum, beserta aneka lembaga penyedia layanan demi memperkokoh benteng proteksi bagi kaum perempuan dan anak-anak di Jawa Barat.
Pemantapan jaringan kolaborasi tersebut dinilai amat krusial guna menjamin bahwa peningkatan nyali publik untuk mengadukan perkara kekerasan dapat ditanggapi lewat bentuk layanan yang terintegrasi penuh.
Sistem penanganan tersebut wajib mengedepankan perspektif perlindungan terhadap korban, sekaligus membuka ruang akses yang jauh lebih lebar terhadap aspek keamanan serta keadilan bagi kelompok perempuan dan ana
