JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pihak pemerintah bersiap menggelontorkan dana tambahan sebesar Rp 20 triliun bagi BPJS Kesehatan.

"Insya Allah akan menambah anggaran Rp 20 triliun tambahan, agar semua berjalan dengan baik. Rp 20 triliun, Insya Allah akan kami maksimalkan tahun ini," ujar Muhaimin, saat ditemui di Kantor BPJS Jakarta Barat, Rabu (1/7/2026).

Menko PM yang biasa disapa Cak Imin tersebut menjelaskan, alokasi dana sebesar Rp 20 triliun ini ditujukan demi menjaga kelangsungan fasilitas para penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

"Kami akan memastikan bahwa terutama para penerima bantuan iuran dan juga para peserta ini mendapatkan pelayanan yang maksimal," ucapnya.

Langkah pemberian dana segar ini dilakukan untuk menjamin agar masyarakat dari kalangan kurang mampu serta kelompok rentan tidak mengalami ketertinggalan dalam mengakses fasilitas kesehatan.

"Kami semua meyakini betul ya bahwa para kelompok miskin dan rentan ini tidak boleh lagi ada kendala-kendala agar semuanya, termasuk ikhtiar usaha kami masih dalam proses, semoga terwujud, yaitu penghapusan piutang iuran JKN," jelas dia.

Pada saat ini, situasi finansial BPJS Kesehatan memang sedang berada dalam masa sulit akibat mengalami defisit. Guna mengatasi hal itu, skema intervensi disiapkan pemerintah lewat kucuran dana agar jaminan kesehatan masyarakat tidak terganggu.

"Kami semua ingin terus memastikan bahwa pelayanan akan terus berjalan dengan lancar, kondisi keuangan BPJS Kesehatan juga sehat," kata Cak Imin.

"Yang paling penting kami akan berusaha sebisa mungkin meningkatkan kepesertaan ini dengan partisipasi seluruh masyarakat, teman-teman semua," sambung dia.

Kendati demikian, Cak Imin belum membeberkan waktu pasti pencairan suntikan modal tersebut karena mekanismenya masih disiapkan secara matang.

"Jadi itu proses administrasi sedang dimatangkan dan ini akan segera kami pastikan," tegasnya.