BERITA360.ID — Sebuah dokumenter berjudul NAZA yang mengungkap dugaan kejahatan militer Israel di Gaza memicu gelombang kemarahan di seluruh spektrum politik Israel, dari koalisi pemerintah hingga partai oposisi. Kementerian Kebudayaan menyerukan pencabutan kewarganegaraan dua sutradaranya, sementara Kepala Staf Angkatan Darat memerintahkan penyelidikan hukum untuk melacak sumber militer yang membocorkan informasi. Dokumenter ini telah menyatukan musuh-musuh politik Benjamin Netanyahu dalam satu sikap yang jarang terjadi.
Dokumenter karya sutradara Yuval Abraham dan Rachel Szor itu tayang perdana di Festival Film Venesia dan mendapat tepuk tangan berdiri selama 25 menit. Namun sambutan hangat dari dunia internasional berbanding terbalik dengan reaksi di dalam negeri Israel sendiri.
Menteri Kebudayaan Miki Zohar menuntut agar kedua sutradara dicabut kewarganegaraannya dan diselidiki oleh dinas intelijen internal atas tuduhan pengkhianatan. Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir menyebut film itu dibangun di atas fitnah darah dan memerintahkan penyelidikan hukum untuk memburu sumber militer dan intelijen di baliknya.
Netanyahu Dorong RUU Pencabutan Kewarganegaraan
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengutip film tersebut saat mendorong legislasi yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan siapa pun yang dianggap mencemarkan nama baik tentara Israel. Di Kota Ashdod, coretan bertuliskan "pengkhianat" muncul di dinding-dinding yang menargetkan kedua sutradara.
Yang mengejutkan pengamat, serangan verbal tidak hanya datang dari kubu kanan pendukung Netanyahu. Mantan Kepala Staf Militer Gadi Eisenkot, salah satu rival utama Netanyahu, mengecam film itu karena dianggap menunjukkan "kebutaan moral, keterputusan dari realitas, dan kerugian bagi Negara Israel di saat yang sulit".
Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, yang juga mencalonkan diri dalam pemilu Oktober, menyebut film tersebut sebagai "fitnah darah yang mengerikan terhadap anak-anak kami".
"Bahkan jurnalis yang biasanya mendukung blok anti-Netanyahu ikut mengkritik para pembuat film," kata sosiolog politik Israel Daniel Bar-Tal. "Partai-partai oposisi pun bergabung dalam kritik pedas terhadap mereka."
Allegasi Lama, Kemarahan Baru
Hampir semua tuduhan inti dalam NAZA bukan hal baru. Laporan bahwa militer Israel mengandalkan sistem kecerdasan buatan untuk menghasilkan target di Gaza, yang kerap menewaskan seluruh penghuni gedung hanya untuk membunuh satu orang yang diidentifikasi sistem, sudah dipublikasikan pada April 2024.
Tuduhan lain seperti genosida, kelaparan yang disengaja, dan pembunuhan anak-anak secara melanggar hukum juga sudah lama beredar. Yang membedakan NAZA adalah kemampuannya membawa allegasi-allegasi itu ke pusat debat politik Israel.
Orly Noy, editor di Local Call yang pertama kali memuat banyak tuduhan dalam film tersebut, menggambarkan tekanan yang terjadi di dalam negeri. "Anda tidak bisa benar-benar memahami skala kegilaan ini dari luar negeri," katanya. "Mereka menyerang teman dan keluarga Yuval Abraham dan Rachel Szor. Mereka membicarakan pencabutan kewarganegaraan. Mereka meminta Shin Bet menyelidiki mereka karena membuat film."
"Ini bukan hanya politisi. Jurnalis, yang mungkin Anda harapkan menunjukkan solidaritas, justru berlomba-lomba menyerang mereka. Ini menakutkan," lanjut Noy.
Sensor dan Narasi Perang yang Tertutup
Pada akhir 2025, Komite Perlindungan Jurnalis melaporkan meningkatnya sensor dan intimidasi di Israel. Sejumlah jurnalis Israel mengaku kepada organisasi itu bahwa pendekatan media telah menjadi "bagian dari upaya perang" dan secara signifikan membentuk pandangan warga Israel terhadap perang di Gaza.
Sebuah studi lembaga pemikir Israel, Molad, pada Oktober 2025 menemukan hanya 3 persen dari liputan Channel 12 selama enam bulan pertama perang yang menyebut krisis kemanusiaan di Gaza. Dari 206 gambar dan klip terkait perang yang disiarkan jaringan paling banyak ditonton di Israel itu, hanya dua yang menampilkan korban sipil Palestina.
Meski demikian, sebelum perilisan film, jajak pendapat menemukan sebagian besar warga Israel meyakini liputan yang mereka terima tentang perilaku militer di Gaza sudah berimbang.
"Saya kira itu karena media arus utama Israel tidak menyelidiki perilaku tentara selama perang di Gaza, dan hampir tidak meliput perang dari sudut pandang Palestina," kata Anat Saragusti, ahli hukum dan jurnalis Israel yang bertanggung jawab atas kebebasan pers di Serikat Jurnalis Israel.
Menurut Saragusti, kesenjangan itu diperparah narasi nasional yang mengakar: bahwa perang dipaksakan pada Israel, bahwa Hamas melakukan pembantaian pada 7 Oktober 2023, dan bahwa penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia membuat korban massal di Gaza nyaris tak terhindarkan.
Dalam narasi tersebut, kematian warga Palestina dibingkai bukan sebagai produk perilaku Israel, melainkan sebagai kerugian sampingan yang dipaksakan oleh taktik musuh.
Dengan pemilu Oktober yang semakin dekat dan divisi politik Israel yang memanas, NAZA telah menjadi cermin yang tidak nyaman bagi sebagian besar kelas politik dan media negara itu. Perdebatan yang ditunggu adalah apakah gelombang kemarahan ini akan bertahan hingga kotak suara, atau mereda seperti allegasi-allegasi sebelumnya.