BERITA360.ID — NHTSA menerbitkan Special Order yang memaksa Tesla menjelaskan secara tersumpah bagaimana Cybercab tanpa setir bisa lolos standar keselamatan federal. Jika Tesla gagal menjawab sesuai tenggat September, denda sipil hingga USD 139 juta (sekitar Rp 2,2 triliun) plus risiko pidana menanti. Tekanan ini muncul tepat saat Tesla bersiap memproduksi massal kendaraan otonom tanpa kemudi.
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mengeluarkan perintah investigasi khusus yang meminta Tesla memberikan keterangan di bawah sumpah terkait desain Cybercab. Perintah ini bukan surat biasa: Tesla wajib menyerahkan dokumen internal, catatan rekayasa, dan penjelasan tertulis yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan.
Regulator Amerika Serikat itu menetapkan tenggat ketat pada September. Lewat dari jadwal, Tesla menghadapi denda sipil maksimum USD 139 juta — angka yang setara sekitar Rp 2,2 triliun dengan kurs Rp 16.000. Bukan cuma uang: pelanggaran bisa naik ke ranah pidana jika ditemukan unsur kesengajaan menyembunyikan informasi.
Kenapa Cybercab Jadi Masalah Hukum, Bukan Sekadar Teknis
Cybercab dirancang tanpa setir, tanpa pedal, dan tanpa cermin spion. Konfigurasi itu langsung bertabrakan dengan Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) yang selama puluhan tahun mengasumsikan manusia ada di balik kemudi.
NHTSA ingin tahu bagaimana Tesla menjamin keselamatan penumpang saat tidak ada kendali manual sama sekali. Pertanyaannya bukan "apakah teknologinya bekerja", melainkan "atas dasar hukum apa kendaraan ini boleh beroperasi di jalan raya".
Perintah ini memaksa Tesla membuka data internal yang biasanya dijaga rapat. Termasuk hasil pengujian, skenario kegagalan, dan protokol darurat jika sistem otonom mati di tengah jalan.
Apa Isi Special Order dan Apa Konsekuensinya
Special Order adalah instrumen hukum yang memberi NHTSA wewenang memaksa produsen menjawab pertanyaan spesifik. Bukan permintaan sukarela — menolak atau menjawab tidak lengkap sudah cukup jadi dasar sanksi.
Beberapa poin yang biasanya diminta dalam perintah semacam ini:
- Dokumentasi desain sistem kemudi dan pengereman tanpa input manusia
- Hasil uji tabrak dengan konfigurasi tanpa setir
- Prosedur darurat saat terjadi kegagalan sensor atau perangkat lunak
- Korespondensi internal soal kepatuhan terhadap FMVSS
- Rencana produksi dan distribusi Cybercab ke konsumen
Jika Tesla gagal memenuhi tenggat September, denda harian bisa menumpuk. NHTSA juga bisa memaksa penghentian produksi atau penarikan unit yang sudah beredar.
Posisi Tesla: Antara Ambisi Otonom dan Tembok Regulasi
Tesla selama ini mendorong narasi bahwa regulasi kendaraan otonom sudah ketinggalan zaman. Elon Musk berulang kali menyebut Cybercab sebagai produk masa depan yang akan mengubah cara orang berpindah.
Namun NHTSA bergerak dengan logika berbeda: keselamatan publik tidak bisa menunggu undang-undang baru. Selama FMVSS belum diubah, kendaraan tanpa setir secara teknis belum memenuhi syarat jalan.
Ini bukan pertama kali Tesla bersitegang dengan regulator. Sebelumnya NHTSA sudah membuka investigasi atas fitur Full Self-Driving dan Autopilot terkait sejumlah kecelakaan fatal.
Yang Perlu Diperhatikan
Belum ada konfirmasi resmi dari Tesla soal isi jawaban yang akan diserahkan. Juga belum jelas apakah NHTSA akan memberi perpanjangan tenggat atau langsung menjatuhkan sanksi jika September terlewat.
Yang pasti, kasus ini jadi ujian pertama serius bagi kerangka regulasi kendaraan otonom di Amerika Serikat. Hasilnya akan menentukan apakah Cybercab bisa diproduksi massal sesuai jadwal, atau tertahan di meja hukum selama bertahun-tahun.
Bagi konsumen Indonesia, dampak langsungnya belum terasa — Cybercab belum masuk pasar lokal. Tapi preseden yang dibuat NHTSA akan memengaruhi cara regulator lain, termasuk di Asia, menyusun aturan kendaraan tanpa kemudi.
